Arief Budiman: Wacana Ad Hoc Dapat Mengganggu Proses Pemilu

Arief Budiman Ketua KPU RI 2017-2022
Arief Budiman Ketua KPU RI 2017-2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan tidak sepakat dengan ide pansus RUU Pemilu yang mewacanakan status ad hoc kepada KPU kabupaten dan kota. Menurut Arief, wacana tersebut justru dapat mengganggu proses pemilu. Arief menuturkan, keberadaan KPU bersifat nasional. Dengan begitu, KPU harus ada di seluruh Indonesia.

“Penafsiran kami, KPU bersifat nasional dan tetap. Selain itu, beban kerja KPU bisa datang secara tiba-tiba sepanjang tahun. Lalu bagaimana jika tidak ada KPU, beban kerja akan dibebankan kepada siapa,” ujar Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Dia mencontohkan adannya beban kerja pada saat pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR. Pada saat itu, KPU harus menyesuaikan beberapa hal terkait administrasi dan verivikasi.

Selain beban kerja, KPU juga perlu mengambil keputusan-keputusan penting sehingga keberadaan komisioner yang permanen tetap diperlukan. “Belum lagi rencana kita ke depan ingin mendesain proses pemutakhiran daftar pemilih yang berkelanjutan. Jika tidak ada komisionernya lalu bagaimana,” kata Arief.

Arief pun menyinggung masalah anggaran untuk rekruitmen jika komisioner KPU bersifat ad hoc. “Biaya rekruitmen itu tidak murah. Jika setiap pemilu kita melakukan seleksi, maka pembuat UU harus mempertimbangkan betul hal itu,” tegasnya. (Republika)