Tangani Pengaduan Masyarakat, KPU Bekerja Sama dengan Ombudsman

Bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Pimpinan (Rapim) dengan seluruh KPU/KIP Provinsi Se-Indonesia di Kota Medan, Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ombudsman (ORI) RI. Penandatangan nota kesepahaman bersama tersebut mengenai Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota.

MoU Kerja Sama KPU RI dan Ombudsman RI (Sumber: KPU)

Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro mengatakan, MoU tersebut difokuskan pada upaya penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Kita tahu bahwa pilkada sebagai arena kontestasi, di satu sisi para peserta punya tekad untuk membuat pilkada itu lancar aman dan damai, tetapi di sisi lain sebagai sebuah konstestasi ketika ada ketidakpuasan. Bisa jadi ada banyak keluhan, ada banyak pengaduan termasuk juga dari masyarakat, oleh karena itu kita harus juga memfasilitasi kemungkinan potensi masyarakat mengadukan,” ujar Juri.

Juri menambahkan, “Jadi penyelenggara pemilu tidak hanya memfasilitasi kepentingan para calon, dan masyarakat di dalam kostestasi itu, tetapi juga memfasilitasi setiap para pihak yang tidak puas terhadap proses yang berlangsung sehingga yang bersangkutan perlu saluran pengaduan untuk diperhatikan aspirasinya dan ditangani apa yang menjadi tuntutan.”

Sementara Amzulian menyampaikan, ORI adalah lembaga negara yang kewenangannya melakukan pengawasan terhadap seluruh kementerian dan lembaga negara termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“ORI hadir dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Acara MoU ini bagi kami sangat penting dengan berbagai alasan, pertama tentu saja dari aspek kelembagaan, bahwa lembaga-lembaga negara pada saat ini termasuk KPU dan Ombudsman harus menunjukan koordinasi yang baik, karena pada saat ini kita dihadapkan kepada lemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara,” ujarnya.

Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh Ketua KPU RI Juri Ardiantoro dan Ketua ORI RI Prof. Amzulian, serta disaksikan seluruh peserta rapim yang hadir.