Sosialisasi & Koordinasi Bersama Camat & Lurah se-Kota Banjarbaru

KPU Kota Banjarbaru pada Kamis (25/01) laksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi pembentukan badan penyelenggara adhoc kepada seluruh camat dan lurah di Kota Banjarbaru. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Aula KPU Kota Banjarbaru tersebut dimulai pada pukul 09.30 Wita hingga berakhir pukul 15.30 Wita.

Sosialisasi & Rakor Pembentukan Badan Adhoc di Kota Banjarbaru
Sosialisasi & Rakor Pembentukan Badan Adhoc di Kota Banjarbaru

Ketua KPU Kota Banjarbaru Husein Abdurahman yang memberikan sambutan saat membuka rangkaian kegiatan menyampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi ini adalah sekaligus dalam rangka menjaga adab, “Bahwa KPU Banjarbaru permisi kepada kecamatan dan kelurahan, untuk nanti menempatkan PPK dan PPS pada masing-masing wilayah untuk menyelenggarakan Pemilu 2019.”

Sementara itu, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kota Banjarbaru, menyampaikan paparan terkait pembentukan badan-badang penyelenggara adhoc, yakni PPK dan PPS untuk melaksanakan Pemilu Tahun 2019 di Kota Banjarbaru. “Bahwa beriringan dengan pembentukan PPK/PPS, juga akan dibentuk Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS pada masing-masing wilayah yang bersesuaian,” ujar Wahyu.

Pada kesempatan tersebut, Wahyu menyampaikan penjelasan proses dan tahapan pembentukan PPK/PPS dengan tak lupa memberikan penjelasan khusus terkait dengan adanya perbedaan tata cara pembentukan PPS dengan Pemilu 2014 maupun Pilkada 2015 lalu di Kota Banjarbaru. “Untuk Pemilu 2019, PPS juga akan dibentuk melalui seleksi terbuka sebagaimana PPK,” ujar Wahyu.

Selain itu juga disampaikan penjelasan terkait dengan syarat dan mekanisme pembentukan Sekretariat PPK/PPS.¬† “Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS melalui mekanisme yang berbeda. Tadi juga sudah kita sampaikan bagaimana masing-masing proses akan berlangsung hingga sampai dengan bentuk produk hukum pembentukannya.”

Pada kesempatan yang sama, KPU Kota Banjarbaru juga menyampaikan permohonan dukungan¬† bantuan atau fasilitasi penunjang kerja PPK/PPS pada seluruh Camat dan Lurah. “Permohonan ini disampaikan secara nonformal terlebih dahulu, dengan harapan pihak kecamatan dan kelurahan dapat melakukan persiapan lebih awal. Kita jadwalkan pada pertengahan Februari sudah akan disampaikan permohonan secara formal, khusus terkait dengan sarana dan pra-sarana pendukung bagi PPK dan Sekretariat PPK,” tutup Wahyu