Soal Presidensial Threshold, KPU Hanya Melaksanakan

KPU & Kepemiluan 15/01/2017
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan KPU tidak ada persoalan apakah perlu penggunaan presidensial threshold maupun tidak. Hal tersebut disampaikan terkait dengan sejumlah fraksi di DPR RI menginginkan ambang batas pengajuan calon presiden (presidensial threshold) ditiadakan dalam Pemilu 2019 mendatang.
Hadar Nafis Gumay

Hadar Nafis Gumay

“Kami di KPU tentu dalam posisi tidak ikutan tentang isu sensitif, jadi kalau teknis kami perlu ikutan,” kata Hadar di Jakarta, Sabtu (14/1). Diketahui, isu tersebut pun menjadi salah satu isu sensitif dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu di Pansus DPR saat ini.

Menurut Hadar, tidak ada masalah bagi KPU melaksanakan Pemilu 2019 baik menggunakan presidential threshold maupun tidak. Hadar memastikan KPU pasti dapat melaksanakannya tahapan Pemilu tersebut sebagaimana perintah Undang-undang. “Kalau melaksanakan kami siap, tidak ada masalah,” ujarnya.
Meski demikian, Hadar menilai usulan penghapusan presidensial threshold memang akan memunculkan jumlah pasangan calon yang lebih banyak. “Sebetulnya ada hal positif juga, banyak calon itu mewakili pemilih, kita jangan khawatir semua parpol akan calonkan, karena untuk menang parpol pasti akan berpikir,” katanya lagi. (ROL)

PENGUMUMAN: Lomba Karya Jurnalistik Pemilu Akses
KPU Kota Banjarbaru Hadiri Debat Pilkada Kab. HSU

ARSIP INFORMASI TERKAIT

Diwarnai Walk Out, DPR Sahkan RUU Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) pada Jumat (21/7) dini hari tadi. Pengambilan keputusan pengesahan RUU Pemilu tersebut akhirnya dilakukan dengan mekanisme suara terbanyak (voting) yang disertai dengan sikap walk o...
Perludem: Jangan Sampai RUU Pemilu Digugat ke MK Direktur Eksekutif Perludem, Titi AnggrainiDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu harus mengantisipasi jangan sampai RUU Pemilu yang disahkan DPR RI nanti digugat ke Mahkamah Konstutusi...
KPU Berharap Pembahasan RUU Pemilu Selesai Tepat Waktu Pemungutan Suara PemiluKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengharapkan pembahasan RUU Pemilu dapat selesai tepat pada waktunya. Jika terlambat disahkan, tahapan awal persiapan Pilkada dan Pemilu serentak dapat terganggu. "Semakin cepat penyelesaian RUU Pemilu, tentu semakin baik. Na...
Pansus RUU Pemilu Sepakati Sederhanakan Proses Rekapitulasi Ilustrasi Pemungutan Suara PemiluPanitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati penyederhanaan proses rekapitulasi suara. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi ataupun mencegah kecurangan saat pemilu.Selama ini, setelah penghitungan s...
Arief Budiman: Wacana Ad Hoc Dapat Mengganggu Proses Pemilu Arief Budiman Ketua KPU RI 2017-2022Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan tidak sepakat dengan ide pansus RUU Pemilu yang mewacanakan status ad hoc kepada KPU kabupaten dan kota. Menurut Arief, wacana tersebut justru dapat mengganggu proses pemilu. Arief menuturkan, keberadaa...