Sejarah Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari dua ratus lima puluh lima juta jiwa Indonesia berhasil mempraktekkan sistem politik demokrasi modern. Demokrastisasi di Indonesia bukanlah sebuah proses yang tiba-tiba. pencapaian demokrasi Indonesia menempuh jalan panjang, mengiringi jatuh bangunnya negeri ini.

Salah satu parameter keberhasilan penegakan demokrasi di Indonesia adalah pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam konteks demokrasi, pemilihan umum merupakan mekanisme politik modern untuk memilih pemimpin berdasarkan keinginan rakyat dan pergeseran kekuasaan secara damai agar terhindar dari konflik dan kekuasaan.

Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan pemilihan umum.

Pasca proklamasi kemerdekaan 1945 negeri ini baru saja tercabik-cabik karena perang. stabilitas keamanan belum memungkinkan pemerintah yang baru seumur jagung untuk menyelenggarakan pemilihan umum sebagaimana amanat konstitusi.

Akan tetapi komitmen untuk menyelenggarakan pemilu sesungguhnya telah muncul dengan dikeluarkannya maklumat ke sepuluh oleh wakil presiden Mohammad Hatta pada tanggal 3 november 1945 yang berisi anjuran untuk membentuk partai-partai politik untuk mengikuti pemilu yang rencananya akan diselenggarakan awal tahun 1946.

Komitmen untuk menyelenggarakan pemilu diawal kemerdekaan ini akhirnya menguap karena ketidakpastian perangkat sistem pemilu itu sendiri. Selain itu juga karena energi bangsa sedang tercurah untuk konsolidasi sebagai sebuah negeri yang baru merdeka.

Pemilihan Umum Tahun 1955

Pemilihan Umum Tahun 1955
Pemilihan Umum Tahun 1955

Barulah pada awal dekade 1950-an komitmen untuk menyelenggarakan pemilu kembali menguat dengan ditetapkannya undang-undang no 7 tahun 1953 yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955. Dengan demikian, pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama bagi bangsa Indonesia.

Pemilu tahun 1955 diselenggarakan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante yang bertugas membuat konstitusi baru di Indonesia.

Berakhirnya rezim Sukarno yang biasa disebut dengan Orde Lama menandai pergeseran rezim, setelah krisis politik yang merenggut ratusan ribu jiwa dan menumbangkan kekuasaan presiden soekarno. transisi kekuasaan kemudian dimandatkan MPRS kepada Jenderal Soeharto.