RUU Pilkada: KPU Belum Tentukan Sikap

Husni Kamil Manik 

Secara kelembagaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum dapat memberikan sikap terkait pro-kontra Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang saat ini tengah dibahas di DPR RI. Posisi KPU adalah pasif karena KPU bukan lembaga penyusun undang-undang. Demikian disampaikan oleh Husni Kamil Manik, Ketua KPU RI.

Penjelasan tersebut disampaikan oleh Ketua KPU RI dihadapan enam perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat pemilu yang bertandang ke Kantor KPU, Jl. Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat

Husni juga menyampaikan, KPU akan melakukan rapat pleno terlebih dahulu sebelum menentukan sikap mengenai RUU Pilkada yang saat ini banyak diperbincangkan. “Sebelum menentukan sikap, kami (Ketua dan Komisioner KPU) akan melakukan rapat pleno untuk menentukan sikap KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu,” tutur Husni.

Sekalipun demikian, KPU melalui Husni mengharapkan agar DPR RI dapat melibatkan KPU dalam memberikan pandangan serta berbagi pengalaman dalam hal teknis penyelenggaraan pemilu.

“Selama tiga periode kepemimpinan, KPU ini sangat minimal dilibatkan dalam pembahasan perundang-undangan. Kami ingin memberikan pemikiran simulatif yang selama ini menjadi pengalaman kami, sampai saat ini kami (KPU) masih berharap pemerintah dan DPR dapat mengundang kami untuk melakukan diskusi bersama,” jelas Husni. (Jakarta. KPU)