Presiden Yudhoyono Tanda Tangani Perppu Pilkada

Kamis (2/10) malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).  Selain itu juga ditandatangi Perppu Pemerintahan Daerah.  Terkait hal Perppu Pilkada tersebut, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyampaikan bahwa materi Perppu Pilkada yang disusun oleh Kemendagri tersebut tidak sama persis dengan draf RUU Pilkada secara langsung yang pernah ditawarkan ke DPR RI.
Presiden Tanda tangani 2 Perppu Terkait Pilkada dan Pemda
Presiden Tanda tangani 2 Perppu Terkait Pilkada dan Pemda
Perppu tersebut dikeluarkan setelah Presiden mempelajari isi draf UU Pilkada melalui DPRD yang pada Jumat dini hari (26/9) yang telah disahkan oleh DPR RI melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak di rapat paripurna.
Pada penjelasannya, Presiden SBY menyampaikan bahwa telah menandatangai dua buah perppu. Dua perppu tersebut adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang sekaligus mencabut UU No. 22/2014 yang mengatur pemilihan tidak langsung oleh DPRD.
Sebagai konsekuensi dan untuk menghilangkan ketidakpastian hukum, diterbitkan pula Perppu No. 2/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghapus tugas dan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah sebagaimana tercantum dalam UU No. 23/2014 tentang Pemda.