Persiapan Pembentukan Unit Anti-Gratifikasi KPU

Arief Budiman
Arief Budiman

Untuk mencegah dan menindaklanjuti upaya pemberian gratifikasi terhadap pejabat dan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), saat ini KPU bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyusun peraturan KPU (PKPU) tentang Unit Anti-Gratifikasi. KPU menilai perlu membentuk unit anti-gratifikasi itu. Selain itu juga mengingat beberapa kementerian/lembaga negara lain sudah memiliki unit yang sama.

Mekanisme kerja unit anti-gratifikasi KPU direncanakan adalah berdasarkan laporan dari pihak yang menerima dugaan gratifikasi. Unit akan menindaklanjuti laporan. “Unit itu akan menilai apakah sebuah pemberian termasuk gratifikasi atau tidak. Kalau termasuk gratifikasi, akan ditindaklanjuti, baik si pemberi maupun penerima,” kata Komisioner KPU Arief Budiman, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014).

Pembentukan unit Anti-Gratifikasi KPU akan dilakukan setelah PKPU terkait disahkan. “Kami berkoordinasi dengan KPK untuk (membentuk) unit anti-gratifikais. Kalau ada kejadian gratifikasi di sini (lingkungan KPU), bisa langsung diselesaikan di sini, oleh unit itu,” ujar Arief.

Arief juga menyampaikan bahaw unit itu anti-gratifikasi tersebut bukan pos baru. Melainkan akan diisi oleh pegawai KPU yang sudah ada.