Perludem: Jangan Sampai RUU Pemilu Digugat ke MK

Berita KPU & Kepemiluan 29/05/2017

Titi Anggraini

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu harus mengantisipasi jangan sampai RUU Pemilu yang disahkan DPR RI nanti digugat ke Mahkamah Konstutusi (MK).

“Bisa dibayangkan pemilu serentak lima kotak dan begitu kompleks, pemilu serentak terbesar di dunia yaitu Indonesia dengan pemilih 190 juta lebih diselenggarakan oleh KPU tapi dibayang-bayangi oleh ketidakpastian hukum,” kata Titi beberapa waktu lalu.

Sebab, jika undang-undang yang disahkan menjadi sengketa hukum di MK, maka KPU tidak bisa memulai untuk bekerja karena tidak ada payung hukum. “Lalu mereka (KPU) bekerja dengan payung hukum yang mana? Ini yang harus dipikirkan oleh pansus. Pertaruhan kita sangat besar di 2019,” katanya.

Oleh karenanya, Titi juga mengimbau Pansus RUU Pemilu segera mensahkan RUU ini, sehingga KPU tidak bekerja secara tergesa-gesa. “Kalau KPU bekerja dengan durasi waktu yang tergesa-gesa bisa kita bayangkan kualitasnya. Apakah pemilunya bisa berjalan, bisa, apakah kemudian bisa berjalan dengan berkualitas memastikan hak-hak pemilih itu yang dipertanyakan,” tukasnya. (Okezone)

Buku 5 Tahun Kinerja KPU RI 2012-2017 (Download eBook)
Wapres: Pemilu 2019 akan Jadi Paling Rumit di Dunia

ARSIP INFORMASI TERKAIT

KPU Berharap Pembahasan RUU Pemilu Selesai Tepat Waktu Pemungutan Suara PemiluKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengharapkan pembahasan RUU Pemilu dapat selesai tepat pada waktunya. Jika terlambat disahkan, tahapan awal persiapan Pilkada dan Pemilu serentak dapat terganggu. "Semakin cepat penyelesaian RUU Pemilu, tentu semakin baik. Na...
Pansus RUU Pemilu Sepakati Sederhanakan Proses Rekapitulasi Ilustrasi Pemungutan Suara PemiluPanitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati penyederhanaan proses rekapitulasi suara. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi ataupun mencegah kecurangan saat pemilu. Selama ini, setelah penghitungan s...
Arief Budiman: Wacana Ad Hoc Dapat Mengganggu Proses Pemilu Arief Budiman Ketua KPU RI 2017-2022Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan tidak sepakat dengan ide pansus RUU Pemilu yang mewacanakan status ad hoc kepada KPU kabupaten dan kota. Menurut Arief, wacana tersebut justru dapat mengganggu proses pemilu. Arief menuturkan, keberadaa...
Soal Presidensial Threshold, KPU Hanya Melaksanakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan KPU tidak ada persoalan apakah perlu penggunaan presidensial threshold maupun tidak. Hal tersebut disampaikan terkait dengan sejumlah fraksi di DPR RI menginginkan ambang batas pengajuan calon presiden (presidensial threshold) ditia...
Ketua Komisi II: DPR RI Berkomitmen Selesaikan RUU Pemilu Rambe Kamarul Zaman, Ketua Komisi II DPR RI Dirjen Kesbangpol - Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarul Zaman menegaskan bahwa para wakil rakyat berkomitmen menyelesaikan revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dalam waktu dekat. Hal itu sebagai bukti bahwa DPR juga ingin pelaksanaa...