Penetapan Peraturan KPU Tunggu Revisi UU Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 06/02/2015

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum menunda penetapan peraturan terkait pemilihan gubernur, bupati dan wali kota meskipun Presiden Joko Widodo telah mengesahkan UU Pilkada. “Belum, kami belum akan menetapkan karena pembahasan (revisi UU) kan belum. Nanti kami akan berkomunikasi lagi dengan pihak DPR karena mereka sudah menjadwalkan batas akhir revisinya 18 Februari,” kata Husni.

Sejauh ini, lanjut Husni, pihaknya masih mendasarkan pada Undang-undang yang merupakan pengesahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

“Penyelenggaraan pilkada itu direkomendasikan UU di 2015, maka sejumlah daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun itu ya akan diselenggarakan pilkadanya,” tambahnya.

Sedikitnya 10 peraturan harus ditetapkan KPU sebagai pedoman pelaksaanaan pilkada serentak. Peraturan itu pun hanya dapat disahkan jika DPR dan Pemerintah telah menyepakati undang-undang pilkada.

Ke-10 peraturan tersebut adalah penetapan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan pilkada; pedoman teknis kampanye pilkada; pedoman pelaporan dana kampanye peserta pilkada; pedoman penyusunan tata kerja KPU provinsi, kabupaten-kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilkada; serta pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pilkada.

Kemudian, ada peraturan mengenai pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara pilkada oleh PPK, PPS dan KPPS; pedoman pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pilkada; pedoman penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pilkada; pedoman tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pilkada; serta pedoman teknis pencalonan pilkada.


Penjaringan Calon Walikota oleh Parpol Dinilai Positif
Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Banjarbaru

ARSIP INFORMASI TERKAIT

Pasangan Nadjmi-Jaya Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon Terpilih Rapat Pleno Terbuka KPU Kota BanjarbaruKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru menetapkan pasangan Nadjmi Adhani dan Darmawan Jaya Setiawan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagai hasil Pilkada Kota Banjarbaru tahun 2015. Penetapan tersebut dilakukan melalui sebuah Rapat Plen...
143.921 Pemilih Ditetapkan pada DPT Pilkada Banjarbaru 2015 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru telah menetapkan sebanyak 143.921 pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan Pilkada Kota Banjarbaru tahun 2015. Penetapan tersebut dilakukan melalui sebuah Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT pada Jumat, 2 ...
KPU Kota Banjarbaru Tetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Setelah sebelumnya melaksanakan rapat pleno penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, pada Rabu malam (26/8/2015) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru melakukan tahapan pilkada berikutnya, yakni pengundian nomor urut calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, bertempat di bal...
KPU Kota Banjarbaru Tetapkan Pasangan Calon Peserta Pilkada 2015 Setelah melalui mekanisme rapat pleno yang bersifat tertutup, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru akhirnya menetapkan 3 (tiga) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Banjarbaru yang akan menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2015."Rapat pleno tertut...
Ferry: Pilkada Digelar Antara 2-9 Desember 2015 Ferry Kurnia Rizkiyansyahlum diputuskan. Antara tanggal 2 atau 9 Desember 2015. Tapi kami (KPU, red) sudah menyusun sepuluh rancangan Peraturan KPU terkait pelaksanaan pilkada," ujarnya di Jakarta, Selasa (24/2).Menurut Ferry, pemilihan tanggal pelaksanaan didasarkan beberapa faktor. Di antaran...