Pemerintah Sampaikan RUU Penyelenggaraan Pemilu

Berita KPU & Kepemiluan 25/10/2016

Pemerintah Indonesia menyampaikan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU ini terlampir dalam surat bernomor R-66/Pres/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditujukan pada Ketua DPR.

“Kami menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dibicarakan dalam sidang DPR guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama,” demikian tersebut dalam surat berlogo Presiden Republik Indonesia dan telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi tersebut.

Presiden Sampaikan RUU Pemilu kepada DPR RI

Presiden Jokowi mengutus Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM untuk terlibat dalam pembahasan bersama DPR nanti. “Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili kami dalam membahas Rancangan Undang-undang tersebut,” kata Jokowi.

Download RUU Peyelenggaraan Pemilu (Oktober 2016)

Selamat, KPU Kab. Batola dan HSU Telah Tetapkan Nomor Urut Paslon
Festival Film Pendek KPU: Dari Keluarga untuk Indonesia Memilih

ARSIP INFORMASI TERKAIT

Diwarnai Walk Out, DPR Sahkan RUU Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) pada Jumat (21/7) dini hari tadi. Pengambilan keputusan pengesahan RUU Pemilu tersebut akhirnya dilakukan dengan mekanisme suara terbanyak (voting) yang disertai dengan sikap walk o...
Perludem: Jangan Sampai RUU Pemilu Digugat ke MK Direktur Eksekutif Perludem, Titi AnggrainiDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu harus mengantisipasi jangan sampai RUU Pemilu yang disahkan DPR RI nanti digugat ke Mahkamah Konstutusi...
KPU Berharap Pembahasan RUU Pemilu Selesai Tepat Waktu Pemungutan Suara PemiluKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengharapkan pembahasan RUU Pemilu dapat selesai tepat pada waktunya. Jika terlambat disahkan, tahapan awal persiapan Pilkada dan Pemilu serentak dapat terganggu. "Semakin cepat penyelesaian RUU Pemilu, tentu semakin baik. Na...
Pansus RUU Pemilu Sepakati Sederhanakan Proses Rekapitulasi Ilustrasi Pemungutan Suara PemiluPanitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati penyederhanaan proses rekapitulasi suara. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi ataupun mencegah kecurangan saat pemilu. Selama ini, setelah penghitungan s...
Arief Budiman: Wacana Ad Hoc Dapat Mengganggu Proses Pemilu Arief Budiman Ketua KPU RI 2017-2022Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan tidak sepakat dengan ide pansus RUU Pemilu yang mewacanakan status ad hoc kepada KPU kabupaten dan kota. Menurut Arief, wacana tersebut justru dapat mengganggu proses pemilu. Arief menuturkan, keberadaa...