Pemerintah Ikut Tentukan Sukses Penyelenggaraan Pemilu

Jakarta, KPU. Fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan bagian penting dalam menyukseskan pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014. Demikian ditegaskan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Husni Kamil Manik saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pemilu 2014 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Gotel Grand Sahid Jaya, Senin malam (26/8).

“Kami berharap pemerintah daerah jangan ada lagi yang ragu-ragu membantu penyelenggara Pemilu. Jangan ada lagi yang bertanya soal dasar hukum. Sebab dasar hukumnya sudah sangat jelas dan itu sifatnya wajib,” tegas Husni.

Husni mengutip pasal 126 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan untuk kelancaran tugas, wewenang dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam ayat 2 pasal tersebut, merinci bantuan dan fasilitas yang dapat diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pemilu yakni penugasan personel pada sekretariat PPK dan PPS, penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK dan PPS, pelaksanaan sosialisasi, kelancaran transportasi pengiriman logistik, monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

Selama ini, kata Husni, koordinasi dan fasilitasi dari pemerintah dan pemerintah daerah sudah berjalan baik. Hanya beberapa daerah yang belum memahami secara utuh tentang adanya kewajiban fasilitasi tersebut. Husni berharap untuk pelaksanaan tahapan berikutnya, koodinasi dan fasilitasi antar KPU dengan pemerintah dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan.

Tahapan kampanye merupakan salah satu tahapan yang membutuhkan fasilitasi dari pemerintah daerah. Sebab KPU daerah dalam menetapkan zona pemasangan alat peraga kampanye akan banyak berkoordinasi dan meminta persetujuan dari Pemerintah Daerah.