Pemerintah Ikut Tentukan Sukses Penyelenggaraan Pemilu

Berita KPU & Kepemiluan 28/08/2013

Jakarta, KPU. Fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan bagian penting dalam menyukseskan pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014. Demikian ditegaskan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Husni Kamil Manik saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pemilu 2014 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Gotel Grand Sahid Jaya, Senin malam (26/8).

“Kami berharap pemerintah daerah jangan ada lagi yang ragu-ragu membantu penyelenggara Pemilu. Jangan ada lagi yang bertanya soal dasar hukum. Sebab dasar hukumnya sudah sangat jelas dan itu sifatnya wajib,” tegas Husni.

Husni mengutip pasal 126 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan untuk kelancaran tugas, wewenang dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam ayat 2 pasal tersebut, merinci bantuan dan fasilitas yang dapat diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pemilu yakni penugasan personel pada sekretariat PPK dan PPS, penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK dan PPS, pelaksanaan sosialisasi, kelancaran transportasi pengiriman logistik, monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

Selama ini, kata Husni, koordinasi dan fasilitasi dari pemerintah dan pemerintah daerah sudah berjalan baik. Hanya beberapa daerah yang belum memahami secara utuh tentang adanya kewajiban fasilitasi tersebut. Husni berharap untuk pelaksanaan tahapan berikutnya, koodinasi dan fasilitasi antar KPU dengan pemerintah dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan.

Tahapan kampanye merupakan salah satu tahapan yang membutuhkan fasilitasi dari pemerintah daerah. Sebab KPU daerah dalam menetapkan zona pemasangan alat peraga kampanye akan banyak berkoordinasi dan meminta persetujuan dari Pemerintah Daerah.

PENGUMUMAN: DPSHP diperpanjang Hingga 30 Agustus 2013
Masyarakat Diharapkan Cermati DCT

ARSIP INFORMASI TERKAIT

Diwarnai Walk Out, DPR Sahkan RUU Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) pada Jumat (21/7) dini hari tadi. Pengambilan keputusan pengesahan RUU Pemilu tersebut akhirnya dilakukan dengan mekanisme suara terbanyak (voting) yang disertai dengan sikap walk o...
KPU Kota Banjarbaru Sampaikan Terima Kasih Pada Walikota Komisioner dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru pada Selasa (11/7) melakukan kunjungan kepada Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani. Selain karena masih terasanya suasana idul fitri, pada kesempatan tersebut KPU Kota Banjarbaru sampaikan ucapan terima kasih secara langsung dan res...
Silaturahmi KPU Kota Banjarbaru dan DPRD Kota Banjarbaru Senin (10/7) kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru melakukan kunjungan silaturahmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru dengan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Banjarbaru, AR. Iwansyah di ruang kerjanya. Kunjungan KPU Kota Banjarbaru ke DPRD Kota Banjar...
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H Keluarga besar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru mengucapkan "Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H" kepada seluruh masyarakat Kota Banjarbaru yang merayakannya. Sebagai sebuah lembaga yang melayani masyarakat Kota Banjarbaru, khususnya dalam hal pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk member...
Perludem: Jangan Sampai RUU Pemilu Digugat ke MK Direktur Eksekutif Perludem, Titi AnggrainiDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu harus mengantisipasi jangan sampai RUU Pemilu yang disahkan DPR RI nanti digugat ke Mahkamah Konstutusi...