Pembentukan JDIH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Melalui keputusan nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menetapkan membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tersebut dimaksudkan untuk menjadi wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum di lingkungan KPU yang tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kota Banjarbaru

Mensikapi keputusan tersebut, terhitung mulai 1 November 2016 KPU Kota Banjarbaru telah meluncurkan layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kota Banjarbaru, yang dapat diakses oleh publik melalui alamat: jdih.kpu-banjarbarukota.go.id 

Layanan JDIH KPU Kota Banjarbaru tersebut menggantikan layanan Arsip Data & Regulasi KPU Kota Banjarbaru yang sebelumnya telah ada. (arsip.kpu-banjarbarukota.go.id)