Pelaksanaan Paripurna Perppu Pilkada Dipercepat DPR

Ketua Komisi II DPR RI menyatakan bahwa semua Fraksi telah sepakat Perppu Pilkada menjadi undang-undang, dan pelaksanaan paripurna akan dipercepat dari rencana semula. Dalam pembicaraan setidaknya dapat disimpulkan bahwa Perppu (Pilkada) harus dijadikan kepastian hukum. Hal tersebut mengemuka dalam pelaksanaan rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri.

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dan Kemendagri © Liputan6
Rapat Kerja Komisi II DPR RI dan Kemendagri

Menurut Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman, dipastikan hasil ini akan ditetapkan pada Senin pekan depan, 19 Januari 2015, “Meskipun harus ada beberapa perubahan. Dalam perubahan itu, harus diterima dulu. Karena itu Senin (19 Januari 2015) akan kita putuskan, kemudian pada hari Selasa (20 Januari 2015) akan kita bawa ke paripurna.”

Sebelumnya dikabarkan oleh Komisi II DPR RI, bahwa paripurna untuk menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 akan dilangsungkan pada 17 Februari 2015. (berbagai sumber)