Partisipasi Tak Terlepas Dari Tanggung Jawab Partai

Pemerintah meningkatkan target partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mendatang menjadi 77,5%. Sebelumnya, pada penyelenggaraan Pemilu 2014 lalu, partisipasi pemilih telah berhasil memenuhi target, yaitu 75%. Untuk mencapai 77,5% itu, peserta pemilu harus dapat menghadirkan kandidat yang mampu menyerap perhatian publik. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat (24/2).

“Partisipasi setingkat ini (77,5%) bukan hal yang mudah untuk bisa dicapai. Sebagaimana kita tahu, angka partisipasi kita, 75% itu, merupakan satu interval yang pada negara-negara demokratis berada pada posisi menengah tinggi,” kata dia.

Husni Kamil Manik

Untuk bisa mencapai target tersebut, salah satu komponen yang penting adalah adanya strategi yang tepat dari penyelenggara pemilu. Namun demikian, ada banyak komponen lain yang menentukan bagaimana angka tersebut dapat tercapai. “Yang paling utama adalah bagaimana peserta pemilunya bisa menghadirkan kandidat yang dapat menyerap perhatian publik dan dapat memotivasi pemilih untuk datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara),” kata dia.

Dalam hal ini, KPU memiliki tanggungjawab sosialisasi, tapi dalam porsi yang sangat terbatas. Selain karena keterbatasan anggaran, keterbatasan porsi tersebut juga demi menghindari prasangka keberpihakan terhadap penyelenggara. “Dalam RPJMN kita ini, telah dibuat satu gagasan agar kampanye nanti sedapat mungkin dibiayai oleh negara,” tambah Husni.

Namun demikian, itu tak mengurangi tanggungjawab partai untuk memperkenalkan kandidatnya. Pemerintah, hanya menanggung beban pembiayaan, sementara materi kampanye tetap menjadi tanggungjawab partai. “Di satu sisi memang ada pengurangan beban partai, tapi di sisi lain pertanggungjawaban partai terhadap negara akan semakin kuat,” pungkasnya. (Rumah Pemilu)