Paripurna DPR Sahkan Perppu Pilkada Menjadi UU

Pemilihan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 21/01/2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 atau yang biasa dikenal sebagai Perppu Pilkada telah disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang melalui sebuah Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa (20/1) tadi.

Sebelumnya dalam laporan di hadapan rapat Paripurna DPR, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman berharap, dengan disahkanya Perppu ini, DPR meminta kepada Pemerintah untuk sesegera mungkin mengundangkannya, agar proses perbaikan dapat lebih cepat dilakukan.

Dalam laporannya, Rambe menjelaskan, terdapat kesepakatan, bahwa masih terdapat permasalahan dalam Perppu No.1 dan 2 Tahun 2014, sehingga memerlukan perbaikan sesegera mungkin dan dengan usul inisiatif DPR RI Komisi II, untuk mengajukan RUU perbaikan nantinya, dan untuk dapat disahkan pada masa sidang sekarang ini.

“Hal ini guna pemenuhan kebutuhan landasan yuridis yang komprehensif dan lebih baik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terutama tahun 2015 yang sudah memasuki tahapan persiapan,”kata Rambe.

Oleh karena itu, tambahnya, segera setelah pengesahan Perppu tersebut didalam Rapat Paripurna ini, harus segera diajukan RUU tentang Perubahan atas UU tentang Penetapan Perppu menjadi UU melalui mekanisme yang berlaku dan sesuai peraturan perundang-undangan. “Dengan demikian akan dihasilkan produk hukum yang lebih baik,”ujarnya.

DPR Sahkan Perppu Pilkada Menjadi UU  Sumber: Web
DPR Sahkan Perppu Pilkada Menjadi UU

Pemerintah dalam pandangan yang dibacakan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan pemerintah pada dasarnya memahami bahwa semua fraksi-fraksi DPR RI dan Komite I DPD RI memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah untuk memberikan persetujuan atas RUU tersebut untuk ditetapkan menjadi UU, dan tentunya pemerintah mencatat beberapa usul dan saran pertimbangan untuk penyempurnaan kedepan.

“Mengenai perubahan-perubahan atas materi dalam muatan Perppu No.1 Tahun 2014 yang telah disetujui dan ditetapkan menjadi UU, salah satunya mengenai tahapan pelaksanaan, penyelesaian sengketa, dampak Pilkada serentak, pemerintah berpendapat, hal ini perlu dibicarakan lebih lanjut, karena terbatasnya waktu persidangan ini, sehingga secara intensif pemerintah membuka diri bersama dengan DPR, sehingga akan secara cepat menyelesaikan perubahan UU ini,”kata Tjahjo.

Perubahan terbatas ini, lanjut Tjahjo, saya yakin pemerintah menganggap tidak akan mengganggu proses tahapan-tahapan Pilkada yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Hal ini mengingat, bahwa pada tahun 2015, terdapat 204 daerah otonom yang akan melakukan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” terangnya. (DPR)

Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Banjarbaru
Pelaksanaan Paripurna Perppu Pilkada Dipercepat DPR

ARSIP INFORMASI TERKAIT

Pasangan Nadjmi-Jaya Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon Terpilih Rapat Pleno Terbuka KPU Kota BanjarbaruKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru menetapkan pasangan Nadjmi Adhani dan Darmawan Jaya Setiawan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagai hasil Pilkada Kota Banjarbaru tahun 2015. Penetapan tersebut dilakukan melalui sebuah Rapat Plen...
143.921 Pemilih Ditetapkan pada DPT Pilkada Banjarbaru 2015 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru telah menetapkan sebanyak 143.921 pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan Pilkada Kota Banjarbaru tahun 2015. Penetapan tersebut dilakukan melalui sebuah Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT pada Jumat, 2 ...
KPU Kota Banjarbaru Tetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Setelah sebelumnya melaksanakan rapat pleno penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, pada Rabu malam (26/8/2015) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru melakukan tahapan pilkada berikutnya, yakni pengundian nomor urut calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, bertempat di bal...
KPU Kota Banjarbaru Tetapkan Pasangan Calon Peserta Pilkada 2015 Setelah melalui mekanisme rapat pleno yang bersifat tertutup, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru akhirnya menetapkan 3 (tiga) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Banjarbaru yang akan menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2015."Rapat pleno tertut...
Ferry: Pilkada Digelar Antara 2-9 Desember 2015 Ferry Kurnia Rizkiyansyahlum diputuskan. Antara tanggal 2 atau 9 Desember 2015. Tapi kami (KPU, red) sudah menyusun sepuluh rancangan Peraturan KPU terkait pelaksanaan pilkada," ujarnya di Jakarta, Selasa (24/2). Menurut Ferry, pemilihan tanggal pelaksanaan didasarkan beberapa faktor. Di antaran...