Netralitas PNS Turut Tentukan Kualitas Pemilu 2014

Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya para PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru akan memberi arti signifikan dan turut serta menentukan kualitas Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang akan dihelat pada 9 April 2014 mendatang. Demikian disampaikan oleh Komisioner KPU Kota Banjarbaru, Muhammad Wahyu NZ, yang memberikan paparan mengenai Netralitas PNS di hapadan Camat dan Lurah se-Kota Banjarbaru.

Rapat Koordinasi Camat & Lurah se-Kota Banjarbaru 

Dalam paparannya, Muhammad Wahyu NZ menyampaikan persoalan netralitas PNS pada Pemilu dalam konteks kepemiluan terutama terkait dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 yang saat ini tengah berjalan.

“Keterlibatan PNS sebagai pelaksana kampanye merupakan tindak pidana pemilu sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD & DPRD”, papar Wahyu. “Tidak hanya persoalan kepemiluan, keberpihakan PNS dalam pemilu juga akan bertentangan dengan sejumlah aturan yang terkait dengan kepegawaian”, tambahnya.

Acara Rapat Koordinasi bulanan yang kali ini dilaksanakan di Aula Kelurahan Cempaka pada Selasa, 21 Januari 2014 tersebut juga dihadiri oleh Wakil Walikota Banjarbaru, Asisten I Setdako Banjarbaru, Asisten II Setdako Banjarbaru, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Banjarbaru serta Kepala Bidang Politik Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru.

Pada kesempatan yang sama, Ogi Fajar Nuzuli, Wakil Walikota Banjarbaru menekankan bahwa sebaiknya PNS hanya berkonsentrasi pada pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai PNS dan tidak perlu terpengaruh untuk terlibat politik. Terlebih lagi pasca berlakunya UU Aparatur Sipil Negara yang kian mempertegas jarak antara birokrasi dan politik. “Dalam konteks Pemilu 2014, PNS hanya dapat menganjurkan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik”, ucapnya.