MK: Pilpres dan Pileg Dilaksanakan Serentak Mulai 2019

KPU & Kepemiluan 24/01/2014

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan umum tidak serentak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pelaksanaan putusan MK ini baru akan berlaku pada Pemilu 2019 dan selanjutnya. Dengan kata lain, kelak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan (Pemilu Legislatif) digelar secara bersamaan. Demikian hal ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Effendi Gazali.

“Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegas Ketua MK Hamdan Zoelva, Kamis (23/1) sore, di Ruang Sidang Pleno MK. “Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.”

Dalam menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, MK mempertimbangkan tiga hal pokok, yakni kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Menurut MK, penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. MK berpendapat, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Legislatif ternyata tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Legislatif tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik.

“Pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945,” papar Hakim Konstitusi Fadlil Sumadi.

Begitupula jika ditilik berdasarkan original intent dan penafsiran sistematik. Fadlil mengungkapkan, apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Legislatif. “Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan,” tuturnya.

Dengan demikian, kata Fadlil, dari sudut pandang original intent penyusun perubahan UUD 1945, telah memiliki gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Legislatif. MK menilai, hal ini telah pula sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

“Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Menurut Mahkamah, dalam memaknai ketentuan UUD mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan harus mempergunakan metode penafsiran yang komprehensif untuk memahami norma UUD 1945 untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, karena menyangkut desain sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang dikehendaki dalam keseluruhan norma UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertulis,” tulis MK dalam putusan setebal 92 halaman.

Sejalan dengan pertimbangan tersebut, menurut Fadlil, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Legislatif secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya.

“Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat,” imbuhnya. (Sumber: mahkamahkonstitusi.go.id)


KPU Kota Banjarbaru Kunjungi Kodim 1006/Mtp
Netralitas PNS Turut Tentukan Kualitas Pemilu 2014

ARSIP INFORMASI TERKAIT

Data Penerimaan Dokumen Parpol 16 Oktober 2017 Pukul 24.00 WITA Berikut disampaikan rekapitulasi data partai politik yang telah mendapatkan tanda terima kelengkapan dokumen (data keanggotaan) sebagai salah satu persyaratan menjadi calon peserta pemilihan umum tahun 2019 di Kota Banjarbaru. Daftar partai politik yang telah mendapatkan tanda terima di Kota Banjarb...
Senin Malam, KPU Kalsel Lakukan Monitoring di Banjarbaru Monitoring KPU Kalsel di KPU BanjarbaruAnggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan, Nurkholismajid melaksanakan monitoring tahapan penerimaan kelengkapan dokumen partai politik yang dilaksanakan di Kota Banjarbaru pada Senin (16/10). Datang sendirian, Nurkholismajid turut me...
UPDATE: Penerimaan Dokumen Parpol Hingga 15 Oktober 2017 Berikut disampaikan rekapitulasi data partai politik yang telah mendapatkan tanda terima kelengkapan dokumen (data keanggotaan) sebagai salah satu persyaratan menjadi calon peserta pemilihan umum tahun 2019 di Kota Banjarbaru. Daftar partai politik yang telah mendapatkan tanda terima di Kota Banjarb...
Ketua KPU Prov. Kalsel Lakukan Monitoring ke Banjarbaru Samahuddin Turut Menunggu Kedatangan ParpolKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan, Samahuddin, pada hari ini Sabtu (14/10) melakukan monitoring pelaksanaan penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2019 yang berlangsung d...
Siapkan Pelayanan Maksimal, KPU Banjarbaru Gelar Simulasi Simulasi Penyerahan Dokumen & Penelitian AdministrasiGuna memastikan kesiapan serta agar dapat memberikan pelayanan maksimal bagi calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Banjarbaru yang akan menyerahkan dokumen persyaratan calon peserta pemilu, KPU Kota Banjarbaru gelar simulasi penyerahkan...