Mendagri: Uji Publik Diganti Sosialisasi

Dalam Revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 disepakati penghapusan mekanisme uji publik setelah tahapan pendaftaran bakal calon (balon) kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penghapusan tersebut dimaksudkan untuk memotong waktu pilkada agar lebih cepat. Jika, sebelumnya melalui mekanisme uji publik dibutuhkan waktu enam bulan, kini hanya tiga bulan sampai KPU/KPUD umumkan calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada.

Ketika ditanyai pendapatnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan penghapusan mekanisme uji publik tersebut akan mempersingkat waktu. Namun, Tjahjo mengatakan tahapan uji publik tersebut sama saja dengan tahapan sosialisasi hingga publik masih bisa mengenal calon pemimpinnya dengan baik. Selain itu, Tjahjo juga mengatakan, masyarakat setempat pasti sudah mengetahui calon kepala daerahnya masing-masing hingga, tidak perlu mekanisme uji publik.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo

“Uji publik itu, orang yang mau maju di kabupaten/kota kan orang yang itu-itu juga. Kan masyarakat sudah bisa menilai. Tidak perlu dinilai lagi. Kecuali, orang luar mau masuk. Inikan tidak, orang-orang daerah juga,” kata Tjahjo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/2).

Sebelumnya, DPR menyepakati penghapusan uji publik dalam UU Pilkada. Dengan tujuan, penghematan dari sisi waktu penyelenggaraan pilkada sekitar tiga sampai empat bulan dan penghematan anggaran yang signifikan dalam tahapan pelaksanaan pilkada. Seperti diketahui, syarat uji publik dalam pilkada muncul dalam Perppu Nomor 1 tahun 2014 karena pelaksanaan pilkada sempat disahkan melalui DPRD.

Dalam Perppu yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, uji publik dimaksudkan untuk mencegah adanya calon yang buruk dan kapasitas rendah. Walaupun, hasil uji publik tidak menggugurkan hak seseorang untuk maju sebagai gubernur, bupati, dan walikota. (© Kesbangol Kemendagri)