Mendagri: Uji Publik Diganti Sosialisasi

Pemilihan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 24/02/2015

Dalam Revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 disepakati penghapusan mekanisme uji publik setelah tahapan pendaftaran bakal calon (balon) kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penghapusan tersebut dimaksudkan untuk memotong waktu pilkada agar lebih cepat. Jika, sebelumnya melalui mekanisme uji publik dibutuhkan waktu enam bulan, kini hanya tiga bulan sampai KPU/KPUD umumkan calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada.

Ketika ditanyai pendapatnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan penghapusan mekanisme uji publik tersebut akan mempersingkat waktu. Namun, Tjahjo mengatakan tahapan uji publik tersebut sama saja dengan tahapan sosialisasi hingga publik masih bisa mengenal calon pemimpinnya dengan baik. Selain itu, Tjahjo juga mengatakan, masyarakat setempat pasti sudah mengetahui calon kepala daerahnya masing-masing hingga, tidak perlu mekanisme uji publik.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo

“Uji publik itu, orang yang mau maju di kabupaten/kota kan orang yang itu-itu juga. Kan masyarakat sudah bisa menilai. Tidak perlu dinilai lagi. Kecuali, orang luar mau masuk. Inikan tidak, orang-orang daerah juga,” kata Tjahjo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/2).

Sebelumnya, DPR menyepakati penghapusan uji publik dalam UU Pilkada. Dengan tujuan, penghematan dari sisi waktu penyelenggaraan pilkada sekitar tiga sampai empat bulan dan penghematan anggaran yang signifikan dalam tahapan pelaksanaan pilkada. Seperti diketahui, syarat uji publik dalam pilkada muncul dalam Perppu Nomor 1 tahun 2014 karena pelaksanaan pilkada sempat disahkan melalui DPRD.

Dalam Perppu yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, uji publik dimaksudkan untuk mencegah adanya calon yang buruk dan kapasitas rendah. Walaupun, hasil uji publik tidak menggugurkan hak seseorang untuk maju sebagai gubernur, bupati, dan walikota. (© Kesbangol Kemendagri)


Ketua KPU Kalimantan Selatan Sambangi Banjarbaru
Banjarbaru Sambut Baik Pengesahan Revisi UU Pilkada

ARSIP INFORMASI TERKAIT

Pasangan Nadjmi-Jaya Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon Terpilih Rapat Pleno Terbuka KPU Kota BanjarbaruKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru menetapkan pasangan Nadjmi Adhani dan Darmawan Jaya Setiawan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagai hasil Pilkada Kota Banjarbaru tahun 2015. Penetapan tersebut dilakukan melalui sebuah Rapat Plen...
143.921 Pemilih Ditetapkan pada DPT Pilkada Banjarbaru 2015 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru telah menetapkan sebanyak 143.921 pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan Pilkada Kota Banjarbaru tahun 2015. Penetapan tersebut dilakukan melalui sebuah Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT pada Jumat, 2 ...
KPU Kota Banjarbaru Tetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Setelah sebelumnya melaksanakan rapat pleno penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, pada Rabu malam (26/8/2015) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru melakukan tahapan pilkada berikutnya, yakni pengundian nomor urut calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, bertempat di bal...
KPU Kota Banjarbaru Tetapkan Pasangan Calon Peserta Pilkada 2015 Setelah melalui mekanisme rapat pleno yang bersifat tertutup, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru akhirnya menetapkan 3 (tiga) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Banjarbaru yang akan menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2015."Rapat pleno tertut...
Ferry: Pilkada Digelar Antara 2-9 Desember 2015 Ferry Kurnia Rizkiyansyahlum diputuskan. Antara tanggal 2 atau 9 Desember 2015. Tapi kami (KPU, red) sudah menyusun sepuluh rancangan Peraturan KPU terkait pelaksanaan pilkada," ujarnya di Jakarta, Selasa (24/2).Menurut Ferry, pemilihan tanggal pelaksanaan didasarkan beberapa faktor. Di antaran...