Mendagri: RUU Pemilu Masih Bisa Berubah

KPU & Kepemiluan 27/10/2016

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan aturan terkait penyelenggaraan Pemilu dalam RUU itu masih bisa berubah. Namun, saat ini RUU Penyelenggaraan Pemilu masih belum dibahas bersama DPR.

“Ya kan belum dibahas, baru usulan, artinya masih bisa berubah, tergantung DPR bagaimana,” kata Tjahjo di Jakarta, Senin (24/10/2016). Terkait pembahasan RUU Pemilu, jelas Tjahjo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menugaskan Mendagri, Menteri Keuangan (Menkeu), dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) selaku wakil pemerintah yang akan membahas RUU tersebut bersama DPR.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan DPR telah menerima draf RUU Pemilu dan Amanat Presiden (Ampres) RUU Pemilu dari pemerintah dan akan segera ditindaklanjuti. Rencananya, Ampres RUU Pemilu akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu (26/10/2016) dan akan diputuskan apakah dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja).”Kalau Panja hanya di Komisi II DPR namun kalau Pansus akan melibatnya banyak komisi,” kata Agus.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan UU Pemilu menjadi paling penting karena menyangkut berbagai hal dalam pelaksanaan Pemilu. Fraksi-fraksi di DPR berkepentingan dalam pembahasan isu-isu krusial dalam RUU tersebut.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Pemerintah telah menyerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) kepada DPR.


Pembentukan JDIH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Juri: Penyelenggara Pemilu Harus Profesional dan Berintegritas

ARSIP INFORMASI TERKAIT

Diwarnai Walk Out, DPR Sahkan RUU Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) pada Jumat (21/7) dini hari tadi. Pengambilan keputusan pengesahan RUU Pemilu tersebut akhirnya dilakukan dengan mekanisme suara terbanyak (voting) yang disertai dengan sikap walk o...
Perludem: Jangan Sampai RUU Pemilu Digugat ke MK Direktur Eksekutif Perludem, Titi AnggrainiDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu harus mengantisipasi jangan sampai RUU Pemilu yang disahkan DPR RI nanti digugat ke Mahkamah Konstutusi...
KPU Berharap Pembahasan RUU Pemilu Selesai Tepat Waktu Pemungutan Suara PemiluKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengharapkan pembahasan RUU Pemilu dapat selesai tepat pada waktunya. Jika terlambat disahkan, tahapan awal persiapan Pilkada dan Pemilu serentak dapat terganggu. "Semakin cepat penyelesaian RUU Pemilu, tentu semakin baik. Na...
Pansus RUU Pemilu Sepakati Sederhanakan Proses Rekapitulasi Ilustrasi Pemungutan Suara PemiluPanitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati penyederhanaan proses rekapitulasi suara. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi ataupun mencegah kecurangan saat pemilu.Selama ini, setelah penghitungan s...
Arief Budiman: Wacana Ad Hoc Dapat Mengganggu Proses Pemilu Arief Budiman Ketua KPU RI 2017-2022Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan tidak sepakat dengan ide pansus RUU Pemilu yang mewacanakan status ad hoc kepada KPU kabupaten dan kota. Menurut Arief, wacana tersebut justru dapat mengganggu proses pemilu. Arief menuturkan, keberadaa...