Mendagri: RUU Pemilu Masih Bisa Berubah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan aturan terkait penyelenggaraan Pemilu dalam RUU itu masih bisa berubah. Namun, saat ini RUU Penyelenggaraan Pemilu masih belum dibahas bersama DPR.

“Ya kan belum dibahas, baru usulan, artinya masih bisa berubah, tergantung DPR bagaimana,” kata Tjahjo di Jakarta, Senin (24/10/2016). Terkait pembahasan RUU Pemilu, jelas Tjahjo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menugaskan Mendagri, Menteri Keuangan (Menkeu), dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) selaku wakil pemerintah yang akan membahas RUU tersebut bersama DPR.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan DPR telah menerima draf RUU Pemilu dan Amanat Presiden (Ampres) RUU Pemilu dari pemerintah dan akan segera ditindaklanjuti. Rencananya, Ampres RUU Pemilu akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu (26/10/2016) dan akan diputuskan apakah dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja).”Kalau Panja hanya di Komisi II DPR namun kalau Pansus akan melibatnya banyak komisi,” kata Agus.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan UU Pemilu menjadi paling penting karena menyangkut berbagai hal dalam pelaksanaan Pemilu. Fraksi-fraksi di DPR berkepentingan dalam pembahasan isu-isu krusial dalam RUU tersebut.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Pemerintah telah menyerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) kepada DPR.