Mendagri: Pilkada Tetap Wewenang KPU

Dalam pertemuan pembahasan Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Bupati/Walikota, dan Gubernur (Perppu Pilkada) dengan Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan terkait anggaran pilkada serentak dan posisi Komisi Pemilihan Umum dalam pilkada tersebut. Dua hal tersebut merupakan persoalan yang sering dipertanyakan oleh fraksi dalam rapat ini.

“Pemerintah berpandangan, KPU dapat ditugaskan sebagai penyelenggara pilkada sehingga penyelenggaraan pilkada akuntabel dibandingkan membentuk lembaga baru,” tandas Tjahjo Kumolo terkait legalitas KPU sebagai lembaga penyelenggara Pilkada.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Sementara terkait dengan penganggaran Pilkada tahun 2015, Mendagri menegaskan bahwa anggaran pilkada dibebankan pada daerah melalui APBD. Mendagri, katanya sudah mengeluarkan dan mengirimkan Peraturan Mendagri (Permendagri) ke semua daerah. Peraturan ini mengatur alokasi APBD untuk Pilkada.

“Pemendagri ini merupakan pedoman pembuatan APBD 2015. Kita mewajibkan pemda mengalokasi APBD untuk pilkada. Hal ini sesuai dengan isi Perppu yang membebankan anggaran Pilkada pada APBD, bisa secara langsung atau mencicil selama lima tahun” kata Tjahjo saat memberikan tanggapan pemerintah di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/1).