MA Akan Siapkan Regulasi Sikapi Perppu Pilkada

Ridwan Mansyur
Dalam waktu dekat ini Mahkamah Agung (MA) akan mengadakan rapat pimpinan untuk mengeluarkan regulasi terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Khususnya terkait penetapan bahwa hanya terdapat empat pengadilan tinggi yang berhak mengadili sengketa Pilkada.
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur menyampaikan bahwa MA Bisa saja menambahkah sehingga tidak hanya empat pengadilan yang bisa mengadili sengketa Pilkada. Hal tersebut melihat kondisi geografis Indonesia.
“Jika tidak menambah pengadilan, bisa menambah hakim ad hoc yang khusus mengadili sengketa Pilkada”, ucap Ridwan.
Perppu Pilkada tersebut telah memberikan kewenangan mengadili sengketa hasil pilkada ke MA. Dalam Perppu itu, sengketa pilkada dibagi dua jenjang yaitu jenjang pertama di Pengadilan Tinggi (PT) dan jenjang kedua di MA. (Ant)