KPU Apresiasi Sikap Tegas Disberman & Satpol-PP Banjarbaru

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru menyatakan memberikan apresiasi untuk sikap tegas Satpol-PP Kota Banjarbaru terkait penertiban terhadap media milik peserta pemilihan umum tempo hari. Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Wahyu NZ, Komisioner KPU Banjarbaru yang sekaligus merupakan penanggung jawab Pokja Kampanye.

“Tindakan tegas yang diambil oleh Dinas Kebersihan & Pertamanan (Disberman) serta Satpol PP Kota Banjarbaru tersebut tentu kita apresiasi. Terlebih lagi tindakan tegas tersebut sudah didasari oleh regulasi yang jelas”, ucap Wahyu.

Wahyu juga menegaskan bahwa kewenangan KPU, dalam hal ini KPU Kota Banjarbaru untuk menertibkan alat peraga milik peserta pemilu sangat terbatas. “Sesuai PKPU No 1 Tahun 2013, kewenangan terbesar tentang penertiban ini ada pada Panwaslu Kota, Pemko Banjarbaru dan aparat keamanan”, ungkapnya.

Pasal 17 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2013 menyebutkan:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada peserta pemilihan umum tersebut

“Kewenangan sebagai mana tersebut itu tidak dimiliki oleh KPU”, jelas Wahyu. “Ditambah lagi dengan Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2013 yang menegaskan kewenangan yang sama serta batasan yang jelas bagi peserta pemilu dalam hal pemasangan alat peraga”, tambahnya.

KPU Banjarbaru meminta kepada peserta pemilu yang berniat menjadikan Kota Banjarbaru sebagai daerah kampanye, untuk mengindahkan segala aturan yang berlaku, termasuk peraturan daerah yang berlaku di Kota Banjarbaru.

“Kota Banjarbaru juga memiliki aturan. Hormati dan taati itu. Ada baiknya peserta pemilu baik secara langsung maupun tim-nya bertanya kepada Pemko Banjarbaru, baik kepada kecamatan maupun BP2T jika ingin memasang alat peraga dalam bentuk spanduk dan/atau baliho”, jelas Wahyu yang juga memegang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM KPU Kota Banjarbaru tersebut.

“Persoalan yang ada pada kampanye ini sebenarnya adalah persoalan klasik. Namun sejatinya hal tentang kampanye tidak hanya berada di ranah hukum, melainkan juga ada pada ranah etika dan kedewasaan politik”, tegas Wahyu. “Jika memang ada yang melanggar aturan, silakan Tim Penertiban yang telah dibentuk untuk mengambil tindakan. Selebihnya, saya yakin masyarakat juga akan bisa menilai, mana peserta pemilu yang memiliki etika dan dewasa dalam berpolitik”, tambahnya.