Ketua Komisi II: DPR RI Berkomitmen Selesaikan RUU Pemilu

Rambe Kamarul Zaman, Ketua Komisi II DPR RI
Rambe Kamarul Zaman, Ketua Komisi II DPR RI

Dirjen Kesbangpol – Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarul Zaman menegaskan bahwa para wakil rakyat berkomitmen menyelesaikan revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dalam waktu dekat. Hal itu sebagai bukti bahwa DPR juga ingin pelaksanaan pemilu tahun 2019 berjalan dengan lancar.

“Tidak boleh ada niat tidak selesai, Undang-Undang Pemilu siang-malam pun akan kita bicarakan karena ini urusan demokrasi,” tegas Rambe dalam acara refleksi dan proyeksi yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Rabu (14/12).

Bahkan, diungkapkannya, dalam revisi yang tengah dibahas oleh pansus tersebut diusulkan sejumlah penguatan untuk penyelenggara pemilu. Sebagai contoh, posisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara. Oleh karena itu, tidak perlu lagi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena merasa diintervensi oleh Komisi II.

Kemudian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga akan diperkuat. Dengan cara, mendorong anggota Panwaslu (Panita Pengawas Pemilu) daerah yang sebelumnya berstatus ad hoc atau sementara menjadi tetap. Meskipun, akan terganjal syarat telah lima tahun tidak tergabung dalam partai politik (parpol).

Sementara itu, Rambe juga menjanjikan penguatan terhadap DKPP. Salah satu yang akan didorong pelembagaan keberadaan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang selama ini hanya bersifat perbantuan.

Selanjutnya, Rambe mengungkapkan akan didorong agar keputusan DKPP bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada lagi upaya hukum lanjutan jika sudah diputus oleh DKPP.

“Dalam Undang-Undang penyelenggara pemilu harus kita masukkan keputusan DKPP adalah sesuai dengan bidangnya. Jadi harus final dan mengikat, tdak boleh lagi kalau DKPP memutuskan objek hukumnya lanjut lagi ke peradilan yang lain. Kapan selesainya kasus tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, mengenai sistem pemilu, Rambe mengatakan belum menemukan titik temu apakah terbuka atau tertutup. Tetapi, menurutnya, yang terpenting adalah sistem yang akan dilaksanakan menjamin menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.