Ketua Komisi II: DPR RI Berkomitmen Selesaikan RUU Pemilu

Berita KPU & Kepemiluan 17/12/2016
Rambe Kamarul Zaman, Ketua Komisi II DPR RI

Rambe Kamarul Zaman, Ketua Komisi II DPR RI

Dirjen Kesbangpol – Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarul Zaman menegaskan bahwa para wakil rakyat berkomitmen menyelesaikan revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dalam waktu dekat. Hal itu sebagai bukti bahwa DPR juga ingin pelaksanaan pemilu tahun 2019 berjalan dengan lancar.

“Tidak boleh ada niat tidak selesai, Undang-Undang Pemilu siang-malam pun akan kita bicarakan karena ini urusan demokrasi,” tegas Rambe dalam acara refleksi dan proyeksi yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Rabu (14/12).

Bahkan, diungkapkannya, dalam revisi yang tengah dibahas oleh pansus tersebut diusulkan sejumlah penguatan untuk penyelenggara pemilu. Sebagai contoh, posisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara. Oleh karena itu, tidak perlu lagi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena merasa diintervensi oleh Komisi II.

Kemudian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga akan diperkuat. Dengan cara, mendorong anggota Panwaslu (Panita Pengawas Pemilu) daerah yang sebelumnya berstatus ad hoc atau sementara menjadi tetap. Meskipun, akan terganjal syarat telah lima tahun tidak tergabung dalam partai politik (parpol).

Sementara itu, Rambe juga menjanjikan penguatan terhadap DKPP. Salah satu yang akan didorong pelembagaan keberadaan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang selama ini hanya bersifat perbantuan.

Selanjutnya, Rambe mengungkapkan akan didorong agar keputusan DKPP bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada lagi upaya hukum lanjutan jika sudah diputus oleh DKPP.

“Dalam Undang-Undang penyelenggara pemilu harus kita masukkan keputusan DKPP adalah sesuai dengan bidangnya. Jadi harus final dan mengikat, tdak boleh lagi kalau DKPP memutuskan objek hukumnya lanjut lagi ke peradilan yang lain. Kapan selesainya kasus tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, mengenai sistem pemilu, Rambe mengatakan belum menemukan titik temu apakah terbuka atau tertutup. Tetapi, menurutnya, yang terpenting adalah sistem yang akan dilaksanakan menjamin menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

PENGUMUMAN: Lelang Kertas Bekas Pakai Surat Suara
Sekretaris KPU Kab. Tanah Laut Kunjungi Banjarbaru

ARSIP INFORMASI TERKAIT

Diwarnai Walk Out, DPR Sahkan RUU Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) pada Jumat (21/7) dini hari tadi. Pengambilan keputusan pengesahan RUU Pemilu tersebut akhirnya dilakukan dengan mekanisme suara terbanyak (voting) yang disertai dengan sikap walk o...
Perludem: Jangan Sampai RUU Pemilu Digugat ke MK Direktur Eksekutif Perludem, Titi AnggrainiDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu harus mengantisipasi jangan sampai RUU Pemilu yang disahkan DPR RI nanti digugat ke Mahkamah Konstutusi...
KPU Berharap Pembahasan RUU Pemilu Selesai Tepat Waktu Pemungutan Suara PemiluKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengharapkan pembahasan RUU Pemilu dapat selesai tepat pada waktunya. Jika terlambat disahkan, tahapan awal persiapan Pilkada dan Pemilu serentak dapat terganggu. "Semakin cepat penyelesaian RUU Pemilu, tentu semakin baik. Na...
Pansus RUU Pemilu Sepakati Sederhanakan Proses Rekapitulasi Ilustrasi Pemungutan Suara PemiluPanitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati penyederhanaan proses rekapitulasi suara. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi ataupun mencegah kecurangan saat pemilu. Selama ini, setelah penghitungan s...
Arief Budiman: Wacana Ad Hoc Dapat Mengganggu Proses Pemilu Arief Budiman Ketua KPU RI 2017-2022Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan tidak sepakat dengan ide pansus RUU Pemilu yang mewacanakan status ad hoc kepada KPU kabupaten dan kota. Menurut Arief, wacana tersebut justru dapat mengganggu proses pemilu. Arief menuturkan, keberadaa...