Ida Budhiati: Diperlukan Rancang Ulang Tahapan Pilkada

Ida Budhiati
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Ida Budhiati menyampaikan bahwa KPU perlu untuk melakukan redesign atau rancang ulang tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hal tersebut perlu dilakukan pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014.
Ida Budhiati mengatakan, “KPU perlu redesign (merancang ulang) tahapan pemilu di daerah berdasarkan Perppu ini. Re-design itu dengan memperhatikan rentang waktu kapan harus dimulainya tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah, waktu uji publik dan seterusnya”.
Ida juga menyampaikan bahwa dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan bahwa masa pendaftaran bakal calon kepala daerah dimulai enam bulan sebelum hari pemungutan suara pilkada. “Jadi tahapan itu dimulai enam bulan sebelum pemungutan, kemudian uji publiknya dilakukan tiga bulan sebelumnya. Maka dari itu, kami perlu melakukan simulasi supaya ketemu waktu yang tepat, kapan KPU menyiapkan regulasinya,” jelasnya di Kantor KPU RI (6/10)
Pada kesempatan terpisah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung Kemendagri menyatakan bahwa Kemendragri telah menyampaikan kepada Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, bahwa KPU sudah bisa menggunakan Perppu dimaksud sebagai landasan hukum untuk melaksanakan Pilkada dan tidak berlandaskan lagi pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014. (Ant)