Diwarnai Walk Out, DPR Sahkan RUU Pemilu

KPU & Kepemiluan 21/07/2017

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) pada Jumat (21/7) dini hari tadi. Pengambilan keputusan pengesahan RUU Pemilu tersebut akhirnya dilakukan dengan mekanisme suara terbanyak (voting) yang disertai dengan sikap walk out sejumlah fraksi di DPR RI.

Rapat paripurna tersebut memutuskan paket yang berisi 5 isu krusial RUU yang selama beberapa waktu ini belum menemukan kesepakatan antar fraksi di DPR RI maupun antara DPR dan pemerintah. Berikut adalah kelima hal yang telah diputuskan oleh DPR RI dalam paripurna tadi malam:

  1. Presidential Threshold: 20% Kursi DPR atau 25% Perolehan suara nasional;
  2. Parliamentary Threshold: 4%
  3. Sistem Pemilu: Terbuka
  4. Dapil Magnitude: 3-10
  5. Metode Konversi Suara: Sainte Lague Murni

4 (empat) fraksi yang menyatakan walk out pada rapat paripurna pengesahan RUU Pemilu tersebut memakan waktu sekitar 13 jam tersebut adalah Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PKS.


Mempelajari Pemilu di RPP Rakat Banjarbaru
KPU Kota Banjarbaru Sampaikan Terima Kasih Pada Walikota

ARSIP INFORMASI TERKAIT

Perludem: Jangan Sampai RUU Pemilu Digugat ke MK Direktur Eksekutif Perludem, Titi AnggrainiDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu harus mengantisipasi jangan sampai RUU Pemilu yang disahkan DPR RI nanti digugat ke Mahkamah Konstutusi...
KPU Berharap Pembahasan RUU Pemilu Selesai Tepat Waktu Pemungutan Suara PemiluKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengharapkan pembahasan RUU Pemilu dapat selesai tepat pada waktunya. Jika terlambat disahkan, tahapan awal persiapan Pilkada dan Pemilu serentak dapat terganggu. "Semakin cepat penyelesaian RUU Pemilu, tentu semakin baik. Na...
Pansus RUU Pemilu Sepakati Sederhanakan Proses Rekapitulasi Ilustrasi Pemungutan Suara PemiluPanitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati penyederhanaan proses rekapitulasi suara. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi ataupun mencegah kecurangan saat pemilu.Selama ini, setelah penghitungan s...
Arief Budiman: Wacana Ad Hoc Dapat Mengganggu Proses Pemilu Arief Budiman Ketua KPU RI 2017-2022Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan tidak sepakat dengan ide pansus RUU Pemilu yang mewacanakan status ad hoc kepada KPU kabupaten dan kota. Menurut Arief, wacana tersebut justru dapat mengganggu proses pemilu. Arief menuturkan, keberadaa...
Soal Presidensial Threshold, KPU Hanya Melaksanakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan KPU tidak ada persoalan apakah perlu penggunaan presidensial threshold maupun tidak. Hal tersebut disampaikan terkait dengan sejumlah fraksi di DPR RI menginginkan ambang batas pengajuan calon presiden (presidensial threshold) ditia...