Berminat Jadi Anggota PPK/PPS pada Pemilu 2019? Inilah Persyaratannya

KPU Kota Banjarbaru mulai mempersiapkan pembentukan badan penyelenggara Pemilu 2019, yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Banjarbaru. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kota Banjarbaru, Mhd Wahyu NZ pada Jumat (12/01).

Ilustrasi. Seleksi PPK se-Kota Banjarbaru (Arsip)
Ilustrasi. Seleksi PPK se-Kota Banjarbaru (Arsip)

“KPU Banjarbaru memang mulai mempersiapkan pembentukan badan ad hoc yang terdiri dari PPK dan PPS se-Kota Banjarbaru. Kita sedang susun perencanaan sematang mungkin, kemudian setelah itu baru kita lakukan rekrutmen melalui seleksi terbuka. Baik untuk PPK maupun PPS,” ujar Wahyu.

Wahyu juga menyampaikan, bahwa pada penyelenggaraan Pemilu 2019 mendatang, jumlah anggota PPK pada setiap kecamatan adalah 3 (tiga) orang.

“Khusus untuk PPK, memang nanti tak sama dengan Pemilu sebelumnya maupun Pilkada lalu di Banjarbaru. Pada Pemilu 2019 jumlah PPK hanya 3 (tiga) orang, sama jumlahnya dengan PPS.  Sedangkan KPPS akan tetap 7 (tujuh) orang,” ucap Wahyu.

“Mengenai kapan pengumuman akan disampaikan, silakan tunggu. Tak lama lagi. Kita akan publikasikan secara terbuka. Sementara ini masih ada hal-hal yang harus kami pastikan dan persiapkan terlebih dahulu, agar proses rekrutmen nantinya berjalan dengan lancar. Bagi siapapun yang beminat menjadi anggota PPK dan PPS Pemilu 2019 di Banjarbaru, mungkin dipersilakan untuk pelajari dan persiapkan pesyaratannya terlebih dahulu, agar saat rekrutmen dibuka juga sudah siap,” terang Wahyu.

Berikut disampaikan persyaratan sebagai anggota PPK/PPS/KPPS pada Penyelenggaraan Pemilu 2019.

Syarat Sebagai Anggota PPK/PPS

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
  5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat  keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK/PPS;
  7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
  9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  10. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK/PPS;
  12. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Kelengkapan Persyaratan

Kelengkapan persyatan ini adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan dan dilengkapi sebagai lampiran surat pendaftaran calon Anggota PPK/PPS pada Pemilu 2019. Berikut adalah kelengkapannya:

  1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang masih berlaku;
  2. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
  3. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat
  4. surat pernyataan yang bersangkutan tentang*:
  • setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  • tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
  • tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  • bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  • Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan  Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
  • belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

*Format surat pendaftaran dan surat pernyataan akan tersedia pada saat pengumuman resmi seleksi PPK/PPS dipublikasikan.